RMOL. Selain karena biaya politik yang tinggi, minimnya transparansi juga membuat kasus korupsi yang melilit politisi Indonesia terus marak. Selama ini, anggota parlemen di Indonesia tidak wajib melaporkan kegiatan tahunan kepada publik.
“Sehingga minim transparansi dan akuntabilitas. Anggota DPR merasa tak diawasi secara langsung oleh rakyat,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 4/2).
Fadli Zon berbagi pengalaman. Pekan lalu ia diundang pemerintah Jepang dan bertemu dengan sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrasi Liberal (LDP). Sistem yang ada di Jepang ternyata sangat menarik, dan setiap anggota parlemen Jepang wajib membuat laporan kegiatan. Laporan tahunan tersebut kemudian harus dipublikasikan melalui internet dan dapat diakses oleh publik.
Selain laporan kerja, lanjut Fadli, anggota parlemen juga diwajibkan membuat laporan keuangan. Semua pemasukan dan pengeluaran anggota harus dipublikasikan di website. Secara rinci dimulai dengan pengeluaran 1 Yen (Rp 100). Masyarakat pun bisa melihat laporan itu secara terbuka kapan saja.
“Prinsip transparansi ini dampaknya dapat mengurangi korupsi politik di Jepang,” ungkap Fadli.
Pernah ada kasus beberapa waktu lalu, Fadli bercerita, anggota parlemen berusaha memanipulasi laporan biaya penggunaan listrik, padahal acara dilakukan di gedung parlemen. Anggota parlemen bernama Toshikatsu Matsuoka dari LDP itu jadi bulan-bulanan media dan publik. Meskipun jumlah uang listrik itu tak seberapa, namun Matsuoka merasa malu dan akhirnya bunuh diri.
“Jika ada kewajiban laporan yang sama diterapkan di Indonesia, saya yakin hal ini bisa kurangi korupsi. Korupsi melilit banyak politisi Indonesia. Ke depan, anggota DPR seharusnya memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada partai dan pada publik,” demikian Fadli. [ysa]
Sumber: rmol.co
Monday, March 4th 2013.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar